Amsnews.Id – BATAM — Koalisi Driver Online Batam (KDOB) resmi membatalkan rencana aksi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 15/10/2025.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) serta komitmen untuk menjaga situasi Kota Batam tetap aman dan kondusif.
Dalam keterangan resminya, Narahubung KDOB, Gusril, menyampaikan bahwa keputusan pembatalan aksi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial komunitas pengemudi online terhadap stabilitas keamanan dan iklim investasi di Batam.
“Setelah melalui komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, kami memutuskan untuk menunda aksi dan memberi ruang pada proses kebijakan yang sedang berjalan,” ujar Gusril dalam siaran pers KDOB, Selasa (14/10/2025).
Melalui audiensi yang digelar sehari sebelum rencana aksi, KDOB dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi, menyepakati beberapa poin penting, antara lain:
- Evaluasi tarif transportasi online di Batam tengah dikaji oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemprov Kepri. Hasil kajian ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan tarif yang lebih adil bagi mitra pengemudi.
- SP3 terkait penutupan aplikasi Maxim dinyatakan batal otomatis, sehingga operasional aplikasi tersebut tetap sah secara hukum.
- Layanan di bawah tarif dasar atau promo berlebihan seperti Grabbike Hemat Berbayar, Double Order, Order Slot, Aceng, dan Promo Diskon telah menjadi perhatian KDOB. Surat resmi telah dikirim ke Kadishub Kepri untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar ditinjau secara nasional.
Selain itu, KDOB juga memberikan apresiasi kepada Polda Kepri dan Polresta Barelang atas komitmen dan konsistensinya dalam menjaga kepentingan masyarakat, khususnya komunitas pengemudi daring di Batam.
“Perjuangan kami belum selesai, tapi kami memilih jalur yang kondusif dan bermartabat. KDOB akan terus mengawal setiap proses kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan para mitra driver,” tegas Gusril narahubung menutup pernyataannya.
Dengan langkah ini, KDOB menegaskan bahwa perjuangan aspiratif tidak selalu harus turun ke jalan, tetapi bisa dilakukan melalui dialog produktif dan sinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan transportasi yang lebih adil dan berkeadilan sosial.
(Red).
