Amsnews.id – Batam – 1 Oktober 2025 – Persoalan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kembali mencuat di Kota Batam. Pengelolaan dan pengawasan yang dinilai belum maksimal membuat isu ini menjadi sorotan publik, terutama setelah munculnya temuan puluhan kontainer berisi limbah elektronik yang ditahan pihak Bea Cukai.
Pemerhati lingkungan dan kelautan, Azhari Hamid, menilai lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap perusahaan pemasok limbah, salah satunya PT Esun yang disebut sebagai pemain utama dalam bisnis limbah elektronik B3. Menurutnya, pemerintah daerah, DPRD Kota Batam, maupun BP Batam tidak menunjukkan kesungguhan dalam memberikan tindakan tegas.
Apalagi dengan berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025, banyak kewenangan pengawasan dan perizinan seolah dimonopoli BP Batam. Hal ini menjadikan dinas teknis seperti DLH tidak berdaya, ibarat macan ompong dalam menjalankan fungsi pengawasan, ujar Azhari.
Tuntutan Tindakan Hukum
Azhari menekankan, perlu adanya institusi yang berani mengambil langkah hukum terhadap praktik impor limbah elektronik yang jelas masuk kategori limbah B3 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ia juga mengingatkan, persoalan PT Esun bukanlah hal baru. “Sejak 2018, sudah banyak laporan media terkait impor limbah B3 oleh perusahaan ini. Sayangnya, tidak pernah ada keseriusan untuk menghentikannya. Padahal Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Basel, yang mengatur pergerakan lintas batas limbah berbahaya untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan,” tegasnya.
Kecewa dengan Pemerintah
Menurut Azhari, pemerintah cenderung lebih berpihak pada investasi dibandingkan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kondisi ini, kata dia, justru mengancam keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat di masa depan.
Kami sangat kecewa. Alih-alih menjaga lingkungan, justru orientasi pada investasi semakin membuka peluang masuknya limbah B3 ke Batam.
Imbauan untuk Masyarakat
Di akhir keterangannya, Azhari mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai kegiatan impor limbah yang berpotensi merusak lingkungan.
“Masyarakat harus ikut peduli dan mengawasi. Jangan sampai kondisi lingkungan kita terus terdegradasi tanpa ada perhatian serius dari pemerintah. Selamatkan lingkungan demi anak cucu kita,” tutup Azhari Hamid.
(Red)
