BATAM – Salah satu kegiatan aktivitas galian C di Kavling Tiban V Cendrwasih kini jadi sorotan publik, pasalnya, kegiatan ini sudah menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan berlangsung tanpa mengantongi dokumen perizinan resmi dari instansi pemerintah Kota Batam. Sabtu, 14/3/2026.
Aktivitas kegiatan tersebut berlokasi di Kavling Tiban V Cendrwasih, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang.
Saat dilakukan konfirmasi pada salah satu pekerja di lokasi, beliau mengaku bertugas sebagai Ceker (tukang catatan material yang di keluarkan dari lokasi kegiatan), Dalam penjelasannya, beliau memaparkan bahwa kegiatan tersebut milik salah satu oknum purnawirawan, sembari menunjukkan salah satu plang yang tertancap di lokasi lahan.
“Kalau terkait dengan pemilik kegiatan ini, bapak lihat aja pada plang yang disana’ Sembari menunjukkan plang yang bertuliskan nama salah satu oknum purnawirawan, kalau terkait dengan ijin dan lain-lainnya bapak hubungi aja pak ADR sembari menunjukkan nomor kontak orang tersebut”
Dengan adanya ceker dilokasi kegiatan tersebut menandakan adanya indikasi bahwa material hasil galian c tersebut kemungkinan besar di jual belikan demi keuntungan pribadi maupun sekelompok pihak.
Selain itu, dilokasi kegiatan juga tidak ditemukan informasi terkait perijinan kegiatan yang berlangsung, satu unit excavator degan kapasitas besar digunakan melakukan pengerukan material serta puluhan kendaraan lori yang digunakan untuk membantu mendistribusikan material.
Puluhan Lori yang lalu lalang di jalan umum tanpa penutup terpal menimbulkan debu yang menggangu aktivitas pengguna jalan.
“Material yang di angkut kerap kali berjatuhan di sepanjang jalan sehingga menimbulkan debu ketika di lintasi kendaraan”
Ahmad salah satu pengguna jalan, turut menyuarakan keluhannya beliau menyampaikan bahwa aktivitas tersebut sangat merugikan bagi pengguna jalan selama ini, Lori pengangkut material selalu tidak memakai penutup terpal, sehingga membuat mata perih saat berada di belakang lori lori tersebut dan sangat mengganggu kenyamanan berlalulintas.
” Sudah seharusnya Lori lori tersebut ditertibkan agar ada epek jera bagi mereka, karena sudah merugikan banyak pihak dan mengganggu kenyamanan berlalulintas ” Tutupnya
Situasi tersebut mencerminkan minimnya tanggung jawab dari pemilik kegiatan, serta pengawasan dan penegakan hukum dari pejabat yang berwenang, kehadiran BP Batam dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan kehadirannya agar turun kelokasi kegiatan demi meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran hukum yang dapat merugikan banyak pihak.
“Minimnya informasi terkait legalitas kegiatan tersebut memperkuat dugaan bahwa aktivitas kegiatan tersebut berjalan di luar prosedur dan berpotensi ilegal sehingga sangat merugikan”
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pasal 36 ayat (1)” mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk memiliki “izin lingkungan”. Sementara itu, “Pasal 109” menegaskan bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin dapat dikenakan “pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun”, serta denda sebesar Rp1 hingga Rp3 miliar. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap izin lingkungan adalah tindak pidana serius, bukan sekadar pelanggaran administratif.
Hingga berita ini diterbitkan, Pihak pengelola kegiatan masih bungkam terkait dengan legalitas perijinan kegiatan tersebut dan belum memberikan keterangan resmi, Sikap tersebut justru memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam menjalankan kegiatan di lokasi. (Red)
