BATAM – Maraknya aktivitas pengerukan dan penimbunan tanah (cut and fill) di Kota Batam kini berada dalam sorotan tajam masyarakat. Proyek pengembangan lahan ini dinilai tidak hanya mengancam ekosistem lingkungan, tetapi juga mulai membahayakan nyawa pengguna jalan akibat operasional armada dump truck yang tidak terkendali.
Rentetan Kecelakaan dalam Sepekan
Dalam sepekan terakhir, tercatat dua insiden menonjol yang melibatkan armada pengangkut tanah. Pada Sabtu (17/1), sebuah truk terbalik di kawasan Tiban Lama yang memicu kemacetan panjang di jalur padat penduduk tersebut.
Gambar : Dump Truck Pengangkut Tanah kuning terbalik di jalan gajah Mada, Tiban Lama, 17/1/2025 sore. (Dok:AMSNews.id)
Hanya berselang tiga hari, insiden serupa kembali terjadi di kawasan Baloi pada Selasa (20/1). Truk bermuatan tanah mengalami kecelakaan hingga memaksa aparat kepolisian turun tangan untuk mengevakuasi armada dan mengurai arus lalu lintas yang tersendat.
Gambar : Dump Truck Pengangkut Tanah kuning terbalik di daerah Baloi, 20/1/2025 pagi. (Dok:AMSNews.id)
Seorang warga Tiban Lama mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perilaku sopir truk yang kerap memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalanan sempit.
”Sudah sering truk tanah lewat sini, mereka ngebut mengejar target trip. Kalau sudah terbalik seperti kemarin, warga juga yang kena dampaknya,” keluhnya.
Dampak Lingkungan dan Kerusakan Infrastruktur
Selain risiko kecelakaan, aktivitas cut and fill yang masif membawa dampak turunan yang sistemik bagi Kota Batam:
- Polusi Udara: Debu sisa pengangkutan tanah mencemari udara pemukiman.
- Kerusakan Jalan: Bobot kendaraan yang melebihi kapasitas (overdimensi/overload) mempercepat kerusakan aspal.
- Ekologi: Hilangnya daerah resapan air yang meningkatkan risiko banjir saat musim hujan.
Desakan Ketegasan Pemerintah
Masyarakat mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan instansi terkait untuk tidak menutup mata. Ada tuntutan kuat agar pemerintah segera melakukan pengawasan ketat, terutama terkait:
- Pengaturan Jam Operasional: Membatasi lintas truk pada jam sibuk masyarakat.
- Pengawasan Tonase: Menindak tegas kendaraan yang melebihi batas muatan.
- Sanksi Administratif: Mengevaluasi izin perusahaan pengembang yang abai terhadap standar keselamatan.
”Pemerintah harus hadir. Jangan hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi keselamatan warga harus menjadi prioritas utama,” tegas warga lainnya.
Hingga saat ini, publik menanti langkah konkret dari pihak berwenang guna meminimalisir dampak negatif yang terus berulang dari aktivitas pembangunan ini. (Red)
