AMSNews | Batam, Anggaran belanja konsumsi buah senilai Rp271.988.000 di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam menjadi perhatian publik. Pengadaan ini diperuntukkan bagi kebutuhan ruang kerja Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta para asisten di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Berdasarkan data pengadaan, paket tersebut berada di bawah Sekretariat Daerah Kota Batam dengan nomor referensi 62522775. Metode pengadaan dilakukan melalui e-purchasing dengan penyedia BATAM ASRINDO MADANI. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp271.988.000 dengan status “on process”.
Sorotan muncul bukan hanya karena nilainya, tetapi juga karena peruntukannya, yakni untuk konsumsi buah di ruang kerja pejabat.
Walikota LIRA Batam, Heri Sembiring, menilai anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kalau memang ada kebutuhan konsumsi rutin, publik berhak tahu volumenya berapa, siapa penerimanya, frekuensi pengadaan, dan dasar perencanaannya,” kata Heri kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Jika dihitung secara sederhana, anggaran Rp271 juta itu dibagi ke sekitar enam ruang kerja. Artinya, setiap ruang kerja menghabiskan sekitar Rp45 juta per tahun, atau sekitar Rp3,7 juta per bulan.
Jika dirata-ratakan lagi, nilainya sekitar Rp180 ribu hingga Rp190 ribu per hari kerja untuk tiap ruang kerja.
Dengan asumsi harga buah sekitar Rp40 ribu per kilogram, angka tersebut setara dengan sekitar 4 hingga 5 kilogram buah per hari di setiap ruangan.
Jika dikalikan, total kebutuhan bisa mencapai sekitar 28 kilogram buah per hari, atau sekitar 6 sampai 7 ton buah dalam satu tahun kerja.
Perhitungan ini bersifat perkiraan dan bisa berbeda tergantung jenis serta harga buah yang dibeli.
“Ini yang perlu dijelaskan. Apakah kebutuhan itu memang riil atau sekadar kebiasaan yang tidak pernah dievaluasi,” ujar Heri.
Sorotan juga mengarah pada penyedia pengadaan. Berdasarkan data perizinan usaha, BATAM ASRINDO MADANI tercatat bergerak di bidang perdagangan, termasuk penjualan buah.
Namun, publik dinilai perlu mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan dalam jumlah besar.
“Publik perlu tahu apakah perusahaan ini memang memiliki pengalaman, skala distribusi, dan kemampuan pasokan sesuai nilai kontrak,” kata Heri.
Dalam data pengadaan, nilai pagu dan nilai transaksi tercatat sama, yakni Rp271.988.000. Kondisi ini dinilai perlu dicermati dari sisi efisiensi anggaran, meski tidak otomatis melanggar aturan.
Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan pada 30/4/2026.
Walikota LIRA Batam menyatakan akan meminta klarifikasi secara resmi, termasuk terkait rincian kebutuhan dan mekanisme pengadaan.
“Kalau memang semuanya wajar, seharusnya mudah dijelaskan,” kata Heri.
Ia juga menilai anggaran tersebut sebaiknya diarahkan ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
“Saat ini angka pengangguran tinggi jadi sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menciptakan program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja atau peningkatan kompetensi pencari kerja. Itu lebih baik dari sekadar mengalokasikan anggaran untuk pembelian buah,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah diharapkan membantu masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Daya beli masyarakat saat ini melemah akibat ekonomi yang berat. Pemerintah semestinya hadir dan membantu masyarakat yang daya belinya tergerus akibat ekonomi yang berat saat ini,” paparnya.
Penulis : Topan
Editor : Reza
