Batam – Pemerhati lingkungan hidup Kota Batam, Azhari Hamid, ST., M.Eng, menyampaikan pandangannya terkait gaya komunikasi publik dalam kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai konten di media sosial yang menampilkan interaksi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam sejumlah kegiatan di tengah masyarakat. Kamis, (30/4/2026)

Menurut Azhari, cara berinteraksi seorang pemimpin dengan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi bawah, dapat memiliki dampak terhadap kondisi psikologis sosial. Ia menilai pentingnya pendekatan komunikasi yang tepat dalam ruang publik guna menjaga keharmonisan sosial.

“Dalam perspektif etika dan psikologi, menegur seseorang di depan umum bukanlah pendekatan yang efektif. Alih-alih memperbaiki perilaku, hal tersebut justru dapat menimbulkan rasa dendam dan sikap defensif,” ujar Azhari dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Azhari juga menanggapi pernyataan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang sebelumnya menyampaikan bahwa tindakan wakilnya merupakan bagian dari dinamika kinerja pemerintahan. Ia menilai hal tersebut dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik yang lebih mengedepankan empati dan kebijaksanaan.

Dari sudut pandang keagamaan, khususnya dalam ajaran Islam, Azhari menekankan pentingnya menjaga martabat individu dalam menyampaikan nasihat. “Menutup aib dan menyampaikan nasihat secara bijak dan pribadi merupakan bagian dari adab yang dianjurkan. Tujuan utama nasihat adalah memperbaiki, bukan mempermalukan,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa aktivitas di ruang publik juga memiliki dimensi hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, setiap tindakan yang berpotensi mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dicermati dengan hati-hati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Azhari menyarankan agar pemerintah kota terus mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani persoalan di lapangan. Ia menilai komunikasi yang tenang, tegas, dan dilakukan secara proporsional akan lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan tanpa memicu polemik.

Lebih lanjut, ia juga mendorong agar perhatian pemerintah tetap difokuskan pada isu-isu strategis, seperti pengawasan aktivitas lingkungan, termasuk praktik cut and fill, agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penegakan aturan harus dilakukan secara adil, terutama terhadap pelaku usaha besar yang berpotensi merusak lingkungan. Kepemimpinan yang adil dan bijak adalah harapan masyarakat,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Wakil Wali Kota Batam maupun BP Batam terkait hal tersebut.

Penulis : Topan

Editor : Reza