Jakarta – Memasuki tahun baru 2026, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dihadapkan pada tantangan ekonomi yang serius. Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan terkait perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), biaya hidup di Kepri kini menempati posisi tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.

​Tercatat, rata-rata biaya hidup bulanan di Kepri mencapai Rp5.717.082. Angka ini bahkan melampaui Provinsi Papua Pegunungan yang berada di angka Rp5.314.281. Tingginya angka tersebut dipicu oleh empat komponen utama konsumsi rumah tangga: makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

​Kritik Terhadap Pola Pikir ‘Puas Diri’

​Pengamat Pembangunan Kepri, Ir. Nazar Machmud, menilai data KHL ini seharusnya menjadi titik balik bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi total terhadap rencana pembangunan. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam rasa puas berlebihan atas capaian-capaian administratif semata.

Gambar : Data KHL Provinsi di Indonesia dikutip dari Kantor Berita Antara

​”Rasa puas diri yang berlebihan adalah awal matinya inisiatif dan inovasi. Pemerintah perlu lebih kreatif dalam menciptakan program yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan harga bahan pokok,” ujar Nazar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

​Menurutnya, sebagai provinsi maritim, tantangan terbesar Kepri terletak pada tingginya biaya operasional transportasi laut, terutama saat cuaca ekstrem. Hal ini berdampak langsung pada rumus harga jual komoditas di pasar.

​Urgensi Kemandirian dan Inovasi Daerah

​Nazar menyoroti pentingnya mencari terobosan dalam meningkatkan PAD ketimbang hanya mengandalkan metode konvensional. Ia mengkritik ketergantungan pada dana pusat, pembukaan lahan tambang yang masif, hingga kebijakan monokultur sawit yang dinilai kurang relevan dengan kondisi geografis Kepri yang terbatas sumber daya airnya.

​”Kita tidak bisa hanya mengandalkan dropping dana dari pusat atau sekadar menunggu investor asing. Kepri harus mampu menggerakkan ekonomi koperasi dan UMKM secara mandiri, bukan hanya mengekor inisiatif pusat,” tegasnya.

​Lima Pilar Transformasi Kepri 2026

​Untuk mewujudkan pembangunan hijau dan berkelanjutan, Nazar menekankan lima poin krusial yang harus segera direalisasikan oleh kepemimpinan Kepri ke depan:

​Elektrifikasi Pedesaan: Transformasi kerja manual menjadi mesin produksi melalui program listrik masuk desa guna menciptakan nilai tambah produk lokal.

​Pembangunan Hub Port: Membangun pelabuhan kontainer dan ekspor mandiri agar produk UMKM Kepri bisa menembus pasar global tanpa ketergantungan pada Singapura.

​Ketahanan Air Bersih: Pembangunan waduk dan sistem resapan yang mumpuni sebagai syarat utama pengembangan klaster industri pengolahan.

​Investasi Kebersihan dan Lingkungan: Pengelolaan sampah yang profesional untuk menjaga daya tarik pariwisata mancanegara.

​Kedaulatan Pangan: Memutus rantai mafia sembako yang merugikan petani dan mendorong swasembada melalui sistem polikultur.

​”Tantangan ini harus dijadikan energi positif. Tanpa adanya keberanian menghadapi masalah, mustahil akan lahir gagasan besar untuk kesejahteraan masyarakat Kepri di masa depan,” pungkasnya. (Red)