AMSNews | JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional dan penguatan kedaulatan negara saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju melalui kekuatan geografis, sumber daya alam melimpah, dan bonus demografi yang dimiliki.
“Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” kata Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Ia mengungkapkan masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di wilayah perairan nasional.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dari aktivitas ilegal yang merugikan negara.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo memaparkan kontribusi sejumlah komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara dunia, serta eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi.
Presiden menyampaikan devisa ekspor minyak kelapa sawit pada 2025 mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun. Sementara devisa ekspor batu bara tercatat sebesar 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Meski demikian, Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, termasuk sesama anggota G20 maupun negara di kawasan Asia Tenggara.
Ia mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” ujarnya.
Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ia menyinggung praktik under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kebocoran kekayaan negara.
Karena itu, Prabowo menekankan pentingnya reformasi kelembagaan pemerintah dan perbaikan sistem ekonomi nasional secara menyeluruh.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan keinginan pemerintah agar Indonesia memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Prabowo.
Pidato tersebut menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional, baik di sektor ekonomi maupun pengelolaan sumber daya alam, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)
Sumber : BPMI SETPRES
