Oleh: Budi Prasetyo, S.I.P
(Sarjana Ilmu Pemerintahan)
BATAM — Kepemimpinan publik tidak cukup hanya ramah di podium dan elok dalam narasi. Ia harus teruji oleh angka, keberanian mengambil risiko, serta konsistensi menegakkan aturan. Dalam konteks itulah, kepemimpinan Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, sepanjang tahun 2025 layak dicatat sebagai potret birokrasi yang berkarakter kuat di tengah kompleksitas wilayah perbatasan.
Batam bukanlah “meja kerja yang aman”. Sebagai wilayah strategis yang beririsan langsung dengan arus perdagangan internasional, kota ini menyimpan dinamika kepentingan yang tinggi. Godaan ekonomi abu-abu hingga tekanan internal birokrasi menjadikan jabatan Kepala Bea Cukai sebagai posisi yang menuntut nyali sekaligus keteguhan moral. Zaky Firmansyah tampaknya memilih jalan yang tidak populer: tegas, lurus, dan terukur.
Efektivitas dalam Angka
Secara objektif, kinerja Bea Cukai Batam sepanjang 2025 berbicara cukup lantang. Data menunjukkan realisasi penerimaan negara yang melampaui ekspektasi. Hingga akhir tahun, realisasi penerimaan tercatat mencapai Rp847,6 miliar atau 142,56 persen dari target yang ditetapkan. Lonjakan ini bukan sekadar angka administratif di atas kertas.
Pertumbuhan yang konsisten sejak semester pertama (melampaui 125,5 persen) hingga akhir tahun merupakan indikator bahwa mesin organisasi bergerak efektif. Kepemimpinan dalam birokrasi sering kali dinilai dari sejauh mana pimpinan mampu mengorkestrasi sumber daya untuk mencapai target negara di tengah fluktuasi ekonomi global.
Penegakan Hukum dan Resistensi
Namun, ujian sesungguhnya bagi seorang pimpinan Bea Cukai bukan hanya pada aspek penerimaan (revenue collector), melainkan pada fungsi pengawasan (border protection). Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 2.100 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp224 miliar.
Langkah preventif ini berhasil mencegah potensi kerugian negara hampir Rp50 miliar. Mulai dari rokok ilegal, minuman beralkohol, hingga penyelundupan narkotika disikat tanpa pandang bulu. Menariknya, penindakan narkotika tahun ini diproyeksikan telah menyelamatkan lebih dari lima juta jiwa dan menghemat biaya rehabilitasi hingga triliunan rupiah.
Di sinilah letak risikonya. Ketegasan penindakan pasti menimbulkan resistensi. Ketika kepentingan pengusaha “abu-abu” terusik dan zona nyaman oknum internal terganggu, serangan balik biasanya muncul.
Isu-isu miring atau upaya “melengserkan” pimpinan menjadi dinamika yang lazim terjadi. Namun, dalam kacamata ilmu pemerintahan, ketika seorang pimpinan diserang karena ketegasannya, itu sering kali menjadi sinyal bahwa kebijakan tersebut sedang menyentuh “urat saraf” praktik tidak sehat yang selama ini mapan.
Menyeimbangkan Ketegasan dan Layanan
Yang patut diapresiasi, penguatan penegakan hukum ini tidak dilakukan secara serampangan. Mekanisme ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dioptimalkan, sehingga penerimaan negara dari penyelesaian pelanggaran tetap terjaga.
Di sisi lain, wajah pelayanan publik tidak dikesampingkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang konsisten berada di kategori “Sangat Baik” menunjukkan bahwa disiplin organisasi tidak harus mengorbankan kualitas layanan.
Digitalisasi dan inovasi pro-pengguna jasa membuktikan bahwa birokrasi yang bersih dan tegas justru menciptakan kepastian usaha yang lebih sehat bagi para pelaku bisnis legal.
Kesimpulan
Reformasi birokrasi tidak harus selalu gaduh, tetapi ia wajib tegas dan konsisten. Prestasi Bea Cukai Batam di tahun 2025 bukanlah hasil kerja semalam, melainkan buah dari kepemimpinan yang berani mengambil risiko untuk membenahi sistem dari dalam.
Batam membutuhkan tipe kepemimpinan yang tidak mudah goyah oleh tekanan dan tetap berdiri tegak di atas aturan. Jika kinerja tahun ini dijadikan tolok ukur, maka profesionalisme birokrasi bukanlah sebuah utopia. Ia nyata, dan sedang bekerja di hadapan kita.
