Oleh: Ismail
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau
Batam adalah sebuah pulau strategis yang dahulu berada dalam wilayah administratif Riau sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kepulauan Riau pasca pemekaran daerah. Dengan luas daratan utama sekitar 415–715 km², dan secara administratif mencakup Rempang serta Galang hingga lebih dari 1.000 km², Batam memiliki posisi geopolitik dan ekonomi yang sangat vital, terutama karena wilayah perairannya jauh lebih luas dibanding daratannya.
Sejarah pembangunan Batam tidak bisa dilepaskan dari pembentukan Otorita Batam pada tahun 1973. Saat itu, belum ada regulasi otonomi daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999. Otorita Batam memiliki kewenangan sangat luas dan langsung berada di bawah pemerintah pusat. Pemerintah daerah kala itu hanya berperan dalam urusan administratif seperti kependudukan, sementara perizinan dan tata kelola pembangunan sepenuhnya dipegang otorita.
Seiring reformasi dan lahirnya otonomi daerah, terjadi perubahan besar dalam struktur kewenangan. Otorita Batam bertransformasi menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan sebagian kewenangan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mulai diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam. Bahkan, berdasarkan regulasi terbaru, Wali Kota Batam merangkap sebagai Kepala BP Batam. Secara teori, model kepemimpinan terpadu ini seharusnya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis kota.
Namun, realitas di lapangan berkata lain.
Pergeseran Konsep Awal yang Kehilangan Arah
Konsep awal pembangunan Batam yang digagas oleh almarhum B. J. Habibie menempatkan Batam sebagai kawasan industri strategis, pusat alih kapal (shipyard), dan pariwisata. Visi tersebut jelas dan terukur.
Sayangnya, seiring waktu dan dinamika politik serta ekonomi, arah pembangunan mengalami pergeseran. Batam berkembang menjadi kawasan pemukiman dan komersial tanpa perencanaan tata ruang yang konsisten. Alih fungsi lahan kerap terjadi, kawasan industri berdampingan dengan pemukiman warga, dan tata kelola lingkungan kurang mendapat perhatian serius.
Akibatnya, kita menyaksikan gejala krisis yang kian nyata.
Ancaman Krisis Multidimensi
Hari ini, Batam mulai menghadapi persoalan yang bersifat multidimensi:
• Banjir yang semakin sering terjadi.
• Sampah yang menumpuk tanpa pengelolaan optimal.
• Krisis air bersih yang mulai dirasakan masyarakat—sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi.
Salah satu penyebab utama adalah berkurangnya kawasan hutan dan daerah resapan air. Sejumlah waduk (dam) yang menjadi sumber air baku tidak lagi berfungsi maksimal. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan industri terus meningkat. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air ini adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik sosial dan gangguan ekonomi.
Jika tata ruang terus diabaikan dan pembangunan hanya berorientasi pada investasi jangka pendek tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka krisis yang terjadi bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis sosial, kesehatan, dan ekonomi.
Kepemimpinan yang Ditunggu Publik
Dengan kewenangan yang kini terpusat—di mana Wali Kota juga menjabat sebagai Kepala BP Batam—seharusnya koordinasi tidak lagi menjadi alasan. Struktur yang terintegrasi ini justru membuka peluang besar untuk melakukan penataan ulang tata ruang, memperbaiki sistem perizinan, dan menyelesaikan persoalan air secara komprehensif.
Batam bukan wilayah yang terlalu luas untuk ditata. Anggaran dan sumber daya juga bukan sepenuhnya persoalan. Yang lebih dibutuhkan adalah kepemimpinan yang berani, tegas, peka, peduli, dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
Persoalan air bersih, misalnya, bukan sekadar isu teknis. Ia menyangkut masa depan Batam. Tanpa air, tidak ada industri. Tanpa air, tidak ada investasi. Tanpa air, tidak ada kehidupan yang layak.
Batam hari ini berada di persimpangan jalan: terus melaju tanpa kendali dan menanggung risiko krisis multidimensi, atau melakukan koreksi besar demi keberlanjutan jangka panjang.
Pilihan itu ada pada para pemegang kebijakan.
Masyarakat hanya bisa berharap, sebelum semuanya benar-benar terlambat.
