Tanjungpinang – Pernyataan anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya menjadi sorotan setelah ucapannya tentang relawan dan bantuan pemerintah di Aceh viral di media sosial. Ucapan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Senayan, Jakarta, Senin (8/12).
Dalam rapat itu, Endipat menyinggung fenomena figur publik atau relawan yang dinilai mendapat perhatian besar meski hanya sesaat hadir di lokasi bencana.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko,” kata Endipat.
Ia menilai lemahnya komunikasi digital pemerintah membuat narasi publik lebih didominasi konten viral, bukan informasi resmi negara. Pernyataannya semakin menuai polemik ketika ia membandingkan skala donasi relawan dengan anggaran negara.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Mohon jadi perhatian agar tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian luas karena muncul di tengah apresiasi publik terhadap penggalangan dana relawan, termasuk inisiatif Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan lebih dari Rp10,3 miliar dalam 24 jam.
Tokoh Kepri Ingatkan Pentingnya Etika Penyampaian
Ucapan Endipat turut ditanggapi oleh Tokoh Melayu Kepri, Said Ahmad Syukri sapaan akrabnya Sas Jhoni, menilai seorang wakil rakyat harus menjaga tutur kata dan kebijaksanaan saat berada di forum resmi.
Menurutnya, setiap pernyataan pejabat publik berpotensi memengaruhi persepsi nasional terhadap daerah asalnya.
Sas Jhoni: “Endipat Bawa Marwah Kepri, Jaga Bahasa dalam Forum Publik”
Lebih tegas Sas Jhoni, menyampaikan anggota DPR dari Kepri tidak hanya membawa mandat politik, tetapi juga marwah daerah.
“Endipat itu membawa amanah masyarakat Kepri. Maka ketika berbicara di rapat terbuka seperti RDP, sudah semestinya menjaga bahasa. Jangan sampai publik menilai kemampuan SDM Kepri rendah hanya karena penyampaian yang menimbulkan polemik,” ujar Sas Jhoni yang juga Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Kota Tanjungpinang, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan bahwa relawan yang membantu korban bencana layak diapresiasi, bukan dibandingkan.
“Siapa pun yang peduli dan turun membantu korban bencana harus kita dukung. Relawan bekerja dengan niat kemanusiaan. Tidak pantas upaya mereka dibanding-bandingkan. Negara memang punya kewajiban, dan itu amanat konstitusi bukan untuk dipuji,” katanya.
Sas Jhoni Minta Muzani Beri Arahan untuk Kedamaian Publik
Sas Jhoni juga meminta kepada Datok Seri Diwangsa Wira Perdana H. Ahmad Muzani, Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra sekaligus penerima gelar kehormatan LAM Kepri, agar dapat memberi arahan kepada Endipat terkait pentingnya etika komunikasi publik.
“Saya berharap Datok Seri Ahmad Muzani dapat memberi nasihat. Karena setiap ucapan pejabat publik, apalagi yang membawa nama Kepri, sangat mudah memengaruhi persepsi nasional terhadap daerah kita. Dengan arahan dari beliau, penyampaian ke depan bisa lebih arif dan menyejukkan,” ujarnya.
Polemik Masih Berlangsung, Ruang Klarifikasi Terbuka
Hingga saat ini, potongan video ucapan Endipat masih menyebar luas di berbagai platform digital. Publik menilai polemik ini lebih dipicu oleh cara penyampaian, bukan semata isi pernyataan.
Meski demikian, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Endipat maupun Komisi I DPR untuk memberikan penjelasan atas konteks lengkap pernyataan tersebut. (Reza)
