Batam — Keluhan sejumlah wisatawan asing terkait proses pemeriksaan di Terminal Feri Internasional Batam Centre, Kepulauan Riau, menjadi sorotan publik setelah ramai dibahas di berbagai platform daring.
Laporan ini pertama kali dipublikasikan oleh Mothership pada 25 Maret 2026. Para pelancong menyampaikan pengalaman mereka secara terpisah, dengan pola kejadian yang disebut serupa, yakni dihentikan petugas, dibawa ke ruangan terpisah, lalu diminta membayar sejumlah uang dengan alasan pelanggaran administratif.
Seorang wisatawan asal Singapura yang disamarkan sebagai AC mengatakan peristiwa itu terjadi pada 13 Maret 2026. Ia bersama pasangannya tiba di Batam menggunakan feri dan memilih jalur auto-gate karena antrean lebih sepi. Namun, keduanya justru dihentikan petugas dan diminta menunggu di ruangan terpisah bersama sejumlah warga asing lainnya.
“Pasangan saya keluar dari ruangan dan bilang mereka diminta uang,” kata AC.
Menurut dia, petugas menuduhnya melanggar aturan antrean dan bersikap tidak sopan. Meski telah memberikan penjelasan, AC mengaku tetap diminta membayar denda sebesar 100 dolar Singapura per orang atau sekitar Rp1,1 juta. Ia menyebut diberikan pilihan untuk membayar atau ditahan semalaman sebelum dipulangkan ke Singapura keesokan harinya.
Setelah menunggu sekitar dua jam, AC dan pasangannya akhirnya membayar secara tunai. Ia juga mengklaim terdapat wisatawan lain dari Malaysia, Tiongkok, Filipina, dan Bangladesh yang mengalami kejadian serupa.
Kasus lain dialami Nay, seorang pekerja di Singapura, yang bepergian bersama orang tuanya pada 14 Maret 2026. Nay mengatakan dirinya sempat lolos pemeriksaan, namun kedua orang tuanya yang memegang paspor Myanmar ditahan petugas.
Ia menyebut orang tuanya dibawa ke ruangan kecil dan diminta menunggu sekitar 45 menit. Nay kemudian dipanggil dan diberi tahu ada masalah terkait visa orang tuanya. Petugas, kata dia, meminta pembayaran sebesar 150 dolar Singapura per orang agar tidak dipulangkan.
Nay mengaku sempat menolak, namun akhirnya menyanggupi membayar setelah mempertimbangkan kondisi orang tuanya yang lanjut usia. Ia mengklaim berhasil menegosiasikan jumlah tersebut menjadi 250 dolar Singapura untuk dua orang.
Selain dua kesaksian tersebut, sejumlah ulasan di Google Maps dan Tripadvisor juga mengungkap pengalaman serupa yang disebut telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir.
Menanggapi hal itu, Kantor Imigrasi Batam menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami wisatawan. Pihaknya menyatakan Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan.
Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, mengatakan apabila ditemukan pelanggaran, oknum yang terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.
“Imigrasi Batam berkomitmen tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar dan akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan objektif,” ujarnya.
Imigrasi juga mengimbau masyarakat dan wisatawan yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran untuk melaporkannya melalui kanal resmi.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mendorong adanya transparansi dalam penanganan kasus ini. Ia meminta pihak imigrasi memeriksa rekaman CCTV untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
“Kalau terbukti bersalah, tentu harus ada sanksi sesuai aturan. Tapi jika memang sesuai prosedur, juga harus diklarifikasi bahwa wisatawan tersebut melanggar aturan,” kata Wahyu.
Ia juga menyinggung pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan petugas imigrasi, meski menurutnya penghasilan di sektor tersebut relatif memadai.
Kasus ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap layanan keimigrasian Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk utama turis mancanegara.
Sementara itu, pihak Imigrasi Batam menyatakan akan memberikan keterangan resmi lebih lanjut dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung besok di Batu Ampar.
Penulis : Topan
Editor : Reza
