AMSNews.id – Jeannie Latumahina Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Indonesia angkatan bicara terkait dampak lingkungan yang merugikan masyarakat di wilayah Sumatera. Selasa 2 Desember 2025

Menurutnya, Reruntuhan bukit yang digunduli membuat ratusan warga Sumatera meninggal dunia dan ratusan lainnya hilang akibat terperangkap dalam lumpur, Sumatra hari ini bukan sekadar berduka, tetapi menjerit keras, bukan hanya soal bencana alam melainkan seperti pembantaian ekologis, karena negara membiarkan hutan-hutan diratakan dengan alasan investasi dan pembangunan.

Ketika sebuah bangsa telah kehilangan 631 warganya dalam satu rangkaian bencana, itu bukan lagi musibah tetapi sinyal keras bahwa negara sedang gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk melindungi rakyatnya.

” Kita tidak boleh lagi menormalisasi kematian massal ini, Tidak boleh ada lagi pejabat berdasi yang berdiri di depan kamera sambil mengucapkan belasungkawa dengan kata kata manis, seolah yang terjadi hanyalah peristiwa yang datang tiba-tiba ” Tegas Jeannie

Selain itu beliau juga menerangkan bahwa Global Forest Watch mencatat Indonesia telah kehilangan 10,7 juta hektare hutan primer dalam dua dekade terakhir, Dan semua orang tahu, bahwa hilangnya hutan primer berarti hilangnya sistem pertahanan alam.

” Bukit yang dulu kokoh kini rapuh, Lembah yang dulu aman kini menjadi jalur maut, Sungai yang dulu tenang kini berubah menjadi kereta api lumpur yang telah menghancurkan pemukiman penduduk ”

Semua sudah diperingatkan ilmuwan, aktivis, akademisi, bahkan warga lokal, akan tetapi izin pengrusakan alam terus saja dikeluarkan, Ekskavator terus beroperasi di atas bukit dan Hutan terus saja ditebang.

” Ketika bencana datang, yang mati jelas bukan pemilik modal, melainkan rakyat kecil yang tinggal di bawah bukit yang sudah di babat habis ”

Semua orang yang memegang otoritas tahu bahwa kawasan hulu telah dijarah untuk sawit, tambang, dan konsesi yang diberikan dengan mudahnya. Negara tahu bahwa setiap PPKH yang diberi tanpa pengawasan berarti satu ancaman baru bagi desa di hilir, Tapi tetap saja mereka biarkan, Dan hari ini, rakyatlah yang harus membayar dengan nyawa mereka.

Negara tidak boleh lagi berlindung di balik istilah “musibah alam.” Cukup sudah, Saat ratusan warga mati terseret banjir bandang, itu bukan alam yang salah melainkan kebijakan yang salah, negara terlalu lama memihak modal bukan rakyat.

Karena itu, langkah setengah hati tidak lagi cukup, Negara harus menghentikan semua aktivitas eksploitasi di kawasan rawan tersebut, bukan besok, bukan minggu depan, tetapi sekarang, Audit semua izin, tanpa kecuali, Bongkar habis jaringan yang memperjualbelikan hutan.

Proses pidana bukan hanya operator, tapi pemilik modal dan pejabat pemberi izin yang lalai. Jika negara tidak mampu melakukan itu, maka negara sedang memilih untuk membiarkan warganya terus terdampak dan menderita.

Tragedi di Sumatra bukan sekadar luka ekologis melainkan luka bangsa. Dan bangsa yang membiarkan warganya mati karena kesalahan yang bisa dicegah adalah bangsa yang kehilangan kompas moralnya, Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan, Kita sudah kehilangan ratusan jiwa dalam peristiwa ini, lantas berapa jiwa lagi yang harus jadi korban agar negara benar-benar bangun.

Sumatra telah membayar dengan darah, Kini giliran negara menunjukkan keberanian politik. Jika tidak, maka setiap tetes air yang jatuh dari langit akan selalu membawa ancaman bagi masyarakat dan setiap musim hujan akan menjadi musim kematian, Tutup Jeannie Latumahina selaku Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak RPA Indonesia.